Bayangan Ekonomi dan Konflik Sumber Daya Alam (oleh: Dudi)

Lebillon mengawali penjelasannya bahwa pasca runtuhnya Uni Sovyet, maka perang dingin antara blok barat (AS dan sekutunya) dan blok timur (Uni Sovyet dan sekutunya) ikut runtuh dan pasca perang dingin ditandai dengan liberalisasi perekonomian dan perdagangan yang semakin cepat dan hasil dari liberalisasi ini ditandai dengan 2 hal; pertama adalah makin meningkatnya peran aktor hubungan internasional selain Negara didalam proses ekonomi dan perdagangan internasional, kedua adalah semakin pentingnya peran dari sumber daya alam.

Ketika aktor semakin banyak dan sumber daya alam yang disediakan oleh bumi ini terbatas, maka bisa dipastikan akan terjadinya kekerasan baik itu cultural, structural dan langsung karena perebutan atas penguasaan sumber daya alam, sumber daya alam ini bisa apa saja, baik itu intan di sierra leone yang kemudian melahirkan istilah blood diamond karena proses produksi dan penggalian dari intan tersebut menggunakan kekerasan oleh kelompok tertentu yang berkepentingan untuk menjaga SDA itu tetap menjadi miliknya, dan yang teracanggih adalah perebutan SDA berupa minyak yang marak di timur tengah, yang tidak saja melibatkan aktor-aktor kecil non-negara tapi juga meliputi kekuatan Negara-negara besar yang memicu terjadinya perang besar, seperti perang teluk pertama (Irak menyerang Iran), perang teluk kedua (Irak menyerang Kuwait), bahkan diduga besar invasi AS ke Irak dan Afghanistan adalah bagian dari usaha Negara AS untuk mengaman kepemilikan atas minyak di timur tengah dan sekaligus menambahnya untuk menambah kekuatan negaranya.

Lebillon kemudian membagi analisa utamanya menjadi 3 yaitu:

• Pertama adalah isu strategis terkait hubungan ekonomi-politik dan Negara atau pemerintah yang bergantung pada SDA semata memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah yang sama yaitu runtuhnya pertumbuhan ekonomi, korupsi dan otoritas yang tidak legitimasi lagi.
• Kedua adalah analisa terhadap skala dan jumlah dari konflik ekonomi, lingkungan dan sosial-kultural yang terkait dengan eksploitasi SDA yang malah tidak memberikan sumbangsih kesejahteraan pada penduduk local, kepentingan bisnis, Negara, dan lingkungan global serta HAM.
• Dan ketiga terkait operasional dan motivasi yang membelakangi para kelompok bersenjata didalam eksploitasi SDA

Dan Lebillon dalam solusinya menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan melibatkan banyak pihak yang terkait seperti intitusi internasional seperti PBB/WTO, Negara yang diwakili oleh pemerintah, pelaku/asosiasi bisnis dan MNC untuk kemudian mengatur, menginvestigasi, pemberian sanksi dan implementasinya dalam mewujudkan komoditas SDA yang diperdagangkan bukan berasal dari bentuk kekerasan seperti perang, eksploitasi manusia tanpa memperhatikan kesejahteraannya, dsb.

Sedangkan tulisan dari Duffield tidaklah jauh berbeda dengan Lebillon yang menjelaskan bahwa pasca perang dingin, aktor-aktor hubungan internasional semakin bertambah terutama dari aktor non-state dan menyebabkan relasi antara pihak pemerintah yang mewakili Negara ataupun IGO dan pihak selain Negara seperti MNC, pelaku bisnis, dan INGO menjadi semakin intensif dan setara dalam relasi dan pengaruhnya. Bentuk lain menurut Duffield adalah semakin kaburnya batas antar Negara yang ditandai semakin pesatnya perkembangan akses komunikasi dan perdagangan antar Negara.

Kondisi ini menurut Duffield telah merubah tatanan geopolitik dan peta konflik dunia, yang sebelumnya hanya berputar pada konflik antar Negara, sekarang sudah meliputi juga aktor-aktor non-state, dan yang paling terkenal adalah aksi terrorisme pada 11 September yang dilakukan oleh kelompok kekerasan ­non-state  yaitu Al-Qaeda yang ternyata dalam operasinya dibiayai oleh para konglomerat minyak dari Arab Saudi salah satunya yang terkenal adalah Osama Bin Laden, begitu juga kelompok bersenjata lain yang motivasi dan operasional nya tak bisa jauh dari kekuasaan atas SDA.

Melihat hal ini banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah institusi internasional yang kuat dan mampu mengintegrasikan semua aktor yang terlibat dalam kancah hubungan internasional seperti PBB maupun WTO dalam mengatur dan mengawasi jalannya proses eksploitasi dan eksplorasi kekayaan SDA yang lebih positif dengan cara-cara damai selain juga berusaha untuk mengurangi dan membasmi organisasi kejahatan trans-nasional dari penguasaannya atas kekayaan SDA dan ekonomi yang akan mampu menyokong aksi kejahatan mereka.

 

Pugh, Cooper dan Turner menunjukkan Salah satu bukti keberhasilan kerja sama yang baik antar Negara, pelaku bisnis dan MNC dibawah payung kerja sama dan komitmen yang diprakarsai oleh institusi seperti PBB telah mampu menciptakan perbaikan perekonomian dan mengakhiri konflik yang sebelumnya terjadi  di Sierra Leone  terkait Blood Diamond, keberhasilan PBB dalam menciptakan piagam Kimberley mengatur agar eksplorasi intan dilakukan dengan cara yang damai dan kemudian diperkuat oleh PAC (Partnership Africa Canada) yang menekankan bahwa:

The Kimberley Process is strictly about controlling the trade in rough

Diamonds, in order to ensure [they] . . . are not used to finance conflict.

There is nothing in the KPCS requiring governments to improve the lot of

Diamond miners, to distribute the wealth from diamond mining to local

Communities, or to use the revenues from diamond mining for anything at all.

Dan keberhasilan ini ditandai dengan pembangunan dasar ekonomi dan politik yang kuat di Sierra Leone dengan meningkatnya pendapatan para penggali intan, meningkatnya pemasukan Negara dari ekspor dari sektor pertambangan, sedangkan permasalahan utama sekarang di Sierra Leone bukanlah lagi adanya penjarahan intan secara illegal oleh kekuatan-kekuatan bersenjata melainkan murni permasalahan ekonomi yaitu masih adanya capital flight dari pendapatan yang didapat dari intan ke luar negeri.

Sedangkan Duffield menjelaskan bahwa tantangan kedepannya masih adanya kurang adanya rasa percaya antara aktor Negara yang diwakili oleh Pemerintah terhadap institusi internasional seperti PBB yang dianggap terlalu mengintervensi kedaulatan Negara.

Melihat hal ini saya berpendapat bahwa permasalahan perebutan SDA untuk mambangun kekuatan oleh sekelompok aktor hubungan internasional baik itu aktor Negara maupun non-negara masih marak terjadi sampai sekarang, bahkan banyak dugaan bahwa AS ketika menginvasi Irak sebenarnya bertujuan kepentingan ekonomi yaitu untuk eksplorasi minyak, dan sampai sekarang tak sebuah kekuatanpun yang mampu menghentikan praktik seperti ini, karenanya sekiranya perlu menciptakan tatanan dunia baru yang lebih mengedepankan aspek dan nilai universal, dimana hubungan antar aktor hubungan internasional tidak saling menguasai dan dikuasai tapi saling berkerja satu sama lain dengan prinsip kesetaraan yang diharapkan akhirnya mampu menciptakan aturan dunia yang lebih adil dan membawa manfaat yang baik bagi semua pihak baik itu IGO,INGO, Negara (Pemerintah), pelaku bisnis, individu dan tentu saja alam.