Konsep Perdamaian dan konteksnya dalam skala Internasional dan Nasional (oleh:Dudi)

Kata damai atau peace secara etimologis ditemukan sekitar abad 12 dan berasal dari kata bahasa inggris abad pertengahan yaitu pees, yang diambil dari bahasa anglo-perancis pes dimana kata pes sendiri diambil dari bahasa latin yaitu pax yang berarti persetujuan,diam/damai dan keselarasan, berdasarkan konteks ini maka lawan dari kata peace secara etimologis adalah kata conflict, kata yang berasal dari abad ke 15 diambil dari bahasa inggris pertengahan dan latin yaitu conflictus yang bermakna membentur,menolak,tidak selaras (Merriam-Webster's Collegiate® Dictionary,2011).

Sedangkan pengertian peace/perdamaian secara terminologis (istilah) adalah tidak adanya peperangan /conflict kekerasan, sedangkan arti perang adalah konflik kekerasan secara langsung, jadi perang terjadi ketika tidak bisa dicapainya penyelesaian konflik melalui metode tanpa kekerasan sehingga memaksa pihak-pihak terlibat perselisihan tadi untuk melakukan aksi kekerasan sebagai satu-satunya cara, dari sini bisa diperhatikan bahwa konflik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu conflict tanpa kekerasan dan konflik dengan menggunakan kekerasan (perang) (Graham Evans and Jeffrey Newnham, 1998).

Definisi kekerasan sendiri adalah sebuah aksi atau tindakan yang bertujuan untuk merusak,mencederai,melukai bahkan memusnahkan property bahkan manusia (Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary 5th Edition,2011) dan kekerasan sendiri terbagi menjadi dua yaitu kekerasan secara langsung (direct violence) yang dimaksud kekerasan secara langsung tidak sekedar melakukan kekerasan secara langsung seperti tapi lebih dari itu yaitu merupakan aksi yang bertujuan untuk menciptakan  hirarki dan hegemoni, sedangkan kekerasan structural (structural violence) adalah kekerasan yang diawali dari adanya perbedaan kelas dan posisi yang menghegemoni dan dihegemoni sehingga memungkinkan terjadinya tindakan alienasi-diskriminasi-eksploitasi-represi yang bertujuan untuk menjaga hirarki yang sudah ada oleh kelompok yang berkuasa maupun bertujuan untuk menghancurkannya oleh kelompok yang ditindas (Thomas Matyok,2011) , kekerasan structural biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas atau yang memegang kekuasaan sehingga didalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memihak pada kelompok berkuasa/mayoritas dan mendiskriminasi kelompok yang tertindas/minoritas, contohnya antara lain seperti ketidakbebasan untuk berkeyakinan, kesempatan untuk menerima pendidikan yang tidak adil, hak social dan politik yang tidak setara maupun pengekangan untuk mendapat kehidupan yang layak dibidang ekonomi, proliferasi nuklir, ledakan penduduk, pencemaran lingkungan hidup, kepunahan mahluk hidup dan pelanggaran HAM (Rahardjo,1981) dan kekerasan structural bisa berbentuk rasisme, sexism maupun bentuk chauvinism yang lain, yang kemudian kekerasan secara structural ini bisa memicu tindakan perlawanan oleh kelompok yang tertindas dan bisa memicu konflik (peacestudies,2004).

Berbagai macam bentuk konflik dan kekerasan kemudian menjadi stimulant untuk juga menerapkan metode-metode baru terhadap konsep perdamaian untuk menjawab tantangan yang ada. Salah satu konsep dasar dan konvensional yang ditawarkan adalah konsep Negative Peace, negative peace lebih menekankan pada aspek meniadakan perang belaka (David P. Barash, 2000) juga bentuk konflik kekerasan yang luas terhadap kehidupan manusia (Charles Webel and Johan Galtung, 2007) terutama kekerasan yang sudah lintas batas Negara seperti perang antar Negara maupun perang sipil yang besar didalam satu Negara (Alicia Cabezudo and Magnus Haavelsrud, 2007) maupun mengeliminasi segala bentuk kekerasan langsung (Johan Galtung, 1969), pada prakteknya pendekatan negative peace menghendaki tidak terjadinya perang dengan kekuatan militer dan efek penggetarnya (deterrence) atau istilahnya damai karena kuat dan adagium terkenal lainnya adalah jika ingin damai siapkan perang (Sivis Pacem Parabellum), pada umumnya pendekatan negative peace bersifat coercive (memaksa) dan reaktif.

Dan bentuk lain dari motode perdamaian selain  Negative Peace adalah Positive peace, karakter epistemology dari Positive Peace adalah multi-disiplin dan memiliki nilai-nilai moral dan visi dari positive peace lebih luas dari sekedar tidak adanya peperangan/konflik kekerasan ataupun menghindarinya  (David P. Barash, 2000)  dan positive ingin menunjukkan kehadiran secara simultan keinginan membangun sudut pandang pandang dimasyarakat seperti keselarasan,keadilan dan kesetaraan (Charles Webel, 2007) pada prinsipnya Positive Peace bertujuan untuk mengeliminasi berbagai hambatan terhadap potensial yang dimiliki manusia terutama pada permasalahan ekonomi dan struktur social-politic (Johan Galtung, 1969) jadi positive berbeda dari negative peace yang melakukan pendekatan kekuatan, memaksa sedangkan positive peace melakkan pendekatan nilai dan moral serta lebih menekankan aspek pencegahan sehingga dalam proses penerapannya positive peace lebih menawarkan bantuan dan penyelesaian konflik structural yang terjadi baik pada masa lampau dan sekarang dengan harapan agar kedepannya tidak terjadi konflik kekerasan (baca:perang) yang lebih besar (Diertrich Fischer, 2007) jadi bisa disimpulkan bahwa positive peace tidak hanya berfokus dari ketidakhadiran peperangan tapi juga focus pada kehadiran perdamaian,cinta dan nilai-nilai moral dan social di masyarakat dan menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan manusia, pendekatan holistic yang ditawarkan oleh positive peace secara langsung mengharuskan pembangunan perdamaian melalui jalur ekonomi,social dan lingkungkan, tujuan akhir dari positive peace adalah meminimalisir kekerasa baik secara langsung maupun yang structural.

Selain 2 pendekatan perdamaian diatas, juga ada alternative pendekatan ketiga, yaitu pendekatan yang berusaha mengelaborasi dan mengunifikasi pendekatan negative dan positive peace yang diistilahkan oleh Charles Webel dengan istilah Strong Peace (Charles Webel, 2007) yang lebih menekankan pentingnya pendekatan perdamaian tidak saja pada level social tapi juga internasional dan juga adanya kecendrungan para aktor perdamaian individual/structural/positive ketika mendapatkan tekanan yang luar biasa sehingga menciptakan ketakutan,keraguan dan ketidakamanan pada diri mereka sehingga suatu waktu bisa mengentikan program perdamaian mereka, melihat kecendrungan ini diperlukan sebuah elaborasi antara pendekatan perdamaian yang structural/micro dengan nilai-nilai kemanusiaannya mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum pada skala nasional dan internasional (macro) serta adanya keinginan para pengambil kebijakan pada level Negara untuk berkomitmen pada perdamaian sehingga bisa tercipta proses perdamaian yang lebih komprehensif dan kuat (peacestudies, 2004).

Case Study 1

• Kasus Internasional, konflik Palestine dari kacamata seorang pembuat film dan aktivis perdamaian Julia Bacha yang menekankan pada aspek non-violence movement dan menunjukkan keberhasilan pendekatan itu pada konflik yang sangat keras yaitu Palestine-israel tepatnya diwilayah yang bernama budruz, diwilayah ini Julia Bacha ingin menekankan bahwa pendekatan non-violence movement mampu menciptakan perdamaian bahkan melawan kekuatan bersenjata Israel ketika seluruh element masyarakat bersatu baik itu dari kalangan internal Palestine  sendiri bahkan dari pihak musuhnya seperti orang-orang Israel yang mencintai perdamaian dan juga para aktivis perdamaian internasional dari berbagai Negara bersatu, dengan hanya bermodalkan kamera dan tekad yang kuat serta nilai-nilai universal yang diangkat akhirnya mampu membuat pasukan Israel menyingkir dari wilayah Palestine yaitu budruz yang ingin direbutnya dan Julia Bacha menjelaskan bahwa dengan memberikan  perhatian pada pergerakan non-violence dan menyebarkannya kepada seluruh dunia melalui film maupun reportase jurnalis internasional mampu menjadi functional behavioral (tindakan yang efektif) dalam menciptakan perdamaian di Palestine dan dikawasan lain dunia.
• Dari kacamata Negative Peace, menurut saya pola pendekatan non-violence tidaklah efektif karena ketika perdamaian di Budruz bisa terjadi namun kekerasan oleh Israel diwilayah lain Palestine terus saja terjadi, karena dalam sudut pandang realisme Israel tetap akan melakukan aksi kekerasan selama lawannya tidak memberikan balasan yang setimpal kepada negaranya, sehingga menurut saya dari kaca mata negative peace memandang ini adalah tindakan yang percuma karena belum mampu menciptakan perdamaian secara menyeluruh dan negative peace disini ada benarnya ketika menekankan bahwa ketika tidak ada komitmen yang kuat kekuatan-kekuatan besar untuk menciptakan perdamaian maka semua itu akan percuma, ini bisa dilihat dari dukungan maupun aksi pasif dari Amerika Serikat terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestine sehingga membuat Israel selalu berbuat kekerasan tanpa ada komitmen untuk menciptakan perdamaian.
• Sedangkan dari sudut pandang positive peace saya memandangnya bahwa pendekatan ini sangat efektif terutama untuk melakukan proses kesadaran social pada masyarakat bahwa perdamaian bisa tercapai dengan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada menciptakan keamanan tapi juga bagaimana menghadirkan perdamaian dan dalam konteks Budruz pendekatan structural nya Positive Peace sangat terasa efektivitasnya dan Julia Bacha menekankan bahwa jika tindakan yang dia dan teman-temannya itu dilakukan pada skala yang lebih luas dengan dukungan dari komunitas internasional (media massa,organisasi internasional,dll) tentu akan mampu memberikan tekanan yang kuat pada para aktor kekerasan terutama pada level kekerasan yang dilakukan oleh Negara yang selama ini memang sulit diatasi dan jika tekanan ini berhasil menghentikan aktor-aktor kekerasan untuk melakukan aksi kekerasannya maka impian menciptakan perdamaian lagi pada wilayah-wilayah lain di muka bumi akan lebih mudah digapai.

Case Study 2

• Dalam tindakan kekerasan skala Nasional saya lebih memperhatikan semakin runyamnya kondisi Negara karena adanya konflik-konflik SARA yang semakin deras dan isu SARA adalah isu yang paling berbahaya karena berpotensi besar untuk memecah belah bangsa dan Negara dari dalam, isu-isu SARA dengan berbagai motif seperti kepentingan politik,ekonomi bahkan karena memang tidak adanya kesadaran social untuk menerima perbedaan dan hidup didalamnya, baru-baru ini yang terjadi seperti kasus sampang,sengketa pilkada yang berakhir ricuh di papua,aksi pemboman oleh gerakan pengacau karena penolakannya terhadap institusi Negara seperti kepolisian dan pemerintahan ataupun aksi kekerasan horizontal lainnya seperti konflik kekerasan antar sekolah bahkan antar desa yang bertetangga, peristiwa ini semakin menuntut kita sebagai anak bangsa untuk menawarkan solusi dan melakukan aksi damai untuk menghentikannya.
• Dari sudut pandang negative peace menurut saya ini jelas bahwa kekerasan yang terjadi selama ini didalam kehidupan bernegara dan berbangsa karena kelamahan Negara dalam menegakkan aspek keamanan (militer dan kepolisian) sehingga pola-pola kekerasan baik yang dilakukan oleh individu maupun dalam kelompok-kelompok pelaku kekerasan terkesan dibiarkan begitu saja dan baru dilakukan aspek penciptaan keamanan ketika konflik pecah dan itupun alat-alat Negara seperti kepolisian masih terlihat lemah, terlalu pasif dan masih belum berani untuk tegas dalam memberantas oknum-oknum pelaku kekerasan baik individual apalagi yang organisasional.
• Sedangkan dari kaca mata positive peace, kekerasan SARA dengan berbagai motifnya yang terjadi karena masih belum adanya kesadaran structural dimasyarakat, seperti kesadaran social masyarakat untuk hidup rukun ditengah-tengah perbedaan, belum lagi aksi-aksi kekerasan karena sengketa politik dan ekonomi, pendekatan Positive Peace sangat penting disini untuk menghindari adanya konflik kekerasan, kesadaran dalam kehidupan social-masyarakat melalui pendidikan kemudian peningkatan taraf ekonomi masyarakat untuk menghindari adanya kecemburuan social dan penciptaan kesejahteraan dan pendidikan politik untuk melakukan aktivitas politik yang baik sangat penting untuk dilakukan selain penciptaan  lembaga-lembaga baik dari pemerintah seperti lembaga perlindungan HAM dan swasta seperti LSM-LSM untuk mengawasi dan menjaga agar proses perdamaian tetap berjalan dan pencegahan terhadap aksi-aksi kekerasan tetap dilakukan.