Politik Rakyat Miskin Dalam Bidang Kesehatan (contoh di jakarta)

Tak ada yang meragukan lagi bahwa kesehatan bukanlah barang murah yang dapat di beli dan nikmati oleh seluruh rakyat di negeri ini. Kita sudah muak mendengar berita media tanah air yang menyiarkan: seorang ibu nekat kabur dari rumah sakit setelah melahirkan karena tak memiliki biaya; seorang pria nekat menjadi pencopet karena terpaksa tak punya uang untuk membiayai istrinya yang dioperasi; tak mampu obati tumor anak, seorang ibu terpaksa menjadi pengemis di jalan untuk mengumpulkan uang, dan lain sebagainya.

Bagi rakyat kecil, di saat sehat harus berhadapan dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok; pendidikan; sewa rumah; dan bayar listrik. Kemudian dikala tidak sehat, alias sakit, harus berhadapan dengan harga obat yang mahal, ongkos rumah sakit yang juga tidak sedikit, dan bisa-bisa malah jadi korban mal praktik dokter—karena orang miskin biasanya ditangani secara sembarangan. Sembuh tidak sembuh jika orang miskin jatuh sakit yang tersisa hanyalah kebangkrutan.

Urusan penyakit dan penanganannya sudah seperti lingkaran setan bagi kaum miskin. Kemiskinan menjadikan mereka begitu dekat dengan sumber penyakit. Namun dewasa ini penyakit tidak melulu karena perilaku hidup yang jorok. Ledakan industri makanan, misalnya, ikut menceburkan masyarakat ke dalam kubangan penyakit berbahaya.

Politik Kesehatan ala Pemerintahan SBY-Budiono.

Pada saat pemilu, Presiden selalu bergembar-gembor akan memperbaiki pelayanan kesehatan bagi rakyat, rakyat akan mendapat kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Kini janji tersebut tinggal janji. Betapa tidak, setiap minggu kami masih saja menerima pengaduan dari warga miskin yang menjadi anggota agar dibantu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Pemerintah selalu berkelit dengan keterbatasan anggaran ketika didesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena dana cekak pula pemerintah belum berhasil membuat pintar rakyat sehingga mereka bisa menghindari penyakit dan rumah sakit. Tapi kita tidak percaya begitu saja, coba anda banyangkan andai Pemerintah SBY-Budiono mau menggunakan cicilan hutang luar negeri, hasil keuntungan industri pertambangan dan harta koruptor untuk membiayai pembangunan dalam bidang kesehatan, berapa juta rakyat yang dapat di selamatkan dari aneka macam bahaya penyakit dan kekurangan gizi ?

Puskesmas yang semestinya bisa menyehatkan banyak rakyat penampilannya belum berperan secara optimal. Selama ini fungsi puskesmas baru sebatas pusat pelayanan kesehatan, dan belum berfungsi sebagai pusat pendidikkan dan pelatihan bagi penduduk setempat dalam mengenal cara hidup sehat. Tak heran, ketika wabah penyakit menjalar, pemerintah seringkali gagal untuk bergerak lebih cepat mengantisipasinya.

Dari pengamatan lapangan, kami masih menemui berbagai hambatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan tingkat Rt-Rw-Kelurahan (tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu), dan banyak dari mereka yang belum mengetahui kebijakan pemerintah tentang layanan kesehatan gratis bagi rumah tangga miskin. Dan masih juga ada pegawai kesehatan seperti pegawai puskesmas, jajaran Rumah Sakit, jajaran dinas kesehatan DKI, yang dengan sadar sering mempersulit rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya, rakyat miskin yang mau mendapatkan layanan gratis di RS harus memiliki prosedur yang lengkap (memiliki GAKIN/ ASKESKIN/ SKTM. Padahal mereka tak memiliki kartu tersebut karena tak dicatat sebagai rakyat miskin oleh BPS atau oleh pejabat pemerintahan ditingkat lokal), dan terkadang ada di antara mereka yang melakukan pungutan liar terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Tidak cuma itu, lewat tekanan IMF dan Bank Dunia melalui proyek utangnya, saat ini pemerintahan SBY-Budiono telah mengizinkan pihak swasta memiliki sebagian saham Rumah Sakit atau Perusahaan Obat (industri Farmasi) milik negara, juga pemerintahan SBY-Budiono tidak sungguh-sungguh menyediakan sekolah/universitas yang dapat melahirkan dokter-dokter berjiwa sosial. Tak heran jika setiap kali kerumah sakit, apa yang terlebih dahulu di periksa oleh si dokter adalah seberapa besar harta yang di miliki pasien, bukan jenis penyakit yang sedang diderita.

Keadaan tersebut di atas tentu tidak terjadi begitu saja. Ini terjadi dikarenakan politik kesehatan ala SBY-Budiono memang tidak sungguh-sungguh mau membela rakyat miskin. Bukannya tidak mungkin bahwa pemerintahan SBY-Budiono mengetahui masalah-masalah di atas. Pemerintah SBY-Budiono, lewat jajaran Menteri kesehatan, seharusnya tanggap atas berbagai kesulitan di atas. Politik kesehatan ala pemerintah SBY-Budiono telah merubah layanan kesehatan sebagai barang sosial menjadi barang dagangan para kapitalis (penguasa duit) dalam maupun luar negeri. Akibatnya rakyat miskin terus menjadi korban.

Politik Kesehatan ala Rakyat Miskin

Selama ini orang miskin selalu menjadi korban sistem pelayanan kesehatan yang buruk. Orang miskin tidak pernah mendapat layanan kesehatan yang maksimal sementara orang-orang berduit dengan mudahnya menikmati fasilitas pengobatan yang terbaik di rumah sakit internasional dengan fasilitas bak hotel berbintang.

Sebagai manusia, rakyat miskin sudah sepantasnya menerima layanan kesehatan yang layak. Semua menginginkan keadaan hidup yang sehat. Kesehatan harus dipandang oleh pemerintah sebagai suatu “investasi”--karena bila rakyatnya sehat maka rakyatnya akan hidup produktif, bahagia, dan sejahtera. Melalui investasi kesehatan peningkatan produktifitas kerja seseorang dapat ditingkatkan, meningkatkan pendapatan dan tingkat pendidikannya, menurunkan angka kematian serta akhirnya menurunkan kemiskinan. Kesehatan merupakan hak dasar yang sudah selayaknya menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Banyak yang telah diupayakan dalam perjuangan agar warga miskin di negeri ini—terutama yang berada di wilayah Jakarta—dapat dengan mudah menikmati pelayanan kesehatan seperti (tindakan rawat inap, operasi, obat dan pemeriksaan puskesmas). Upaya ini kami lakukan dengan melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab pemerintah, mengelar dialog publik keliling dengan menghadirkan pegiat kesehatan sebagai nara sumber, bertemakan layanan kesehatan gratis tanggung jawab negara, di empat kecamatan (Kec. Kebon Jeruk, Kec Cengkareng Jakbar, Kec. Cilincing Jakut, dan Kec. Pulogadung Jaktim), hingga melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap anggota untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis ke rumah sakit.

Namun demikian, dari upaya perjuangan yang telah dilakukan, hingga kini pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin masih-lah belum optimal alias memuaskan. Padahal, sudah menjadi amanah konstitusi dalam UUD 45, juga dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948, bahwa pemenuhan layanan kesehatan agar rakyat terhindar dari aneka rupa bahaya penyakit dan kekurangan gizi adalah tugas negara. Pelanggaran atas pemenuhan hak kesehatan adalah pelanggaran HAM berat. Inilah waktunya bagi rakyat miskin untuk meneriakan hak-haknya. Saatnya bagi rakyat miskin untuk aktif berjuang menggugat tanggung jawab pemerintah SBY–Bodiono. Rakyat tidak boleh diam, apalagi takut melakukan protes atas kesulitan dalam bidang kesehatan. Rakyat harus bangkit berjuang menggugat tanggung jawab negara. Dan perjuangan rakyat dalam bidang kesehatan memiliki dua macam tujuan, diantaranya:

I. Dalam jangka pendek rakyat harus melakukan perjuangan menuntut berbagai hak dalam bidang kesehatan, yang mendesak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti meminta pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/rumah sakit, menuntut obat murah, menuntut pemberian makanan bergizi bagi anak, menuntut penyedian dokter pribadi untuk setiap rumah tangga miskin, dan lain-lain.

II. Dalam jangka panjang rakyat harus aktif berjuang merubah semua peraturan bidang kesehatan, yang selama ini selalu mempersulit rakyat miskin. Misalnya merubah peraturan tentang anggaran kesehatan, supaya diperbesar. Merubah peraturan yang membolehkan dikelolanya perusahaan obat dan rumah sakit milik negara oleh pihak swasta, agar kembali dikelola oleh negara. Merubah peraturan tentang pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin, seperti GAKIN, ASKESKIN dan SKTM agar mudah didapatkan oleh rakyat miskin.

Rakyat tidak akan mendapat hak-haknya bila tidak melancarkan perjuangan. Juga upaya perjuangan tidak akan menghasilkan apa-apa, bila tidak memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi pemerintah. Kalau begitu apa yang harus dikerjakan agar rakyat memiliki kekuatan? Ya. Rakyat harus menggalang kekompakan dan persatuan. Ajak semua rakyat agar mau bersatu dalam wadah perjuangan.

Dan salah satu cara yang baik agar pemerintah mau memenuhi keinginan rakyatnya adalah: RAKYAT HARUS BERDEMONSTRASI DENGAN MASSA YANG BESAR UNTUK MEMAKSA PEMERINTAH MEMENUHI TUNTUTAN RAKYAT. Jika penguasa maupun partai politik termasuk pemerintahan SBY-Budiono, DPR/MPR, DPRD/ PEMDA beserta seluruh jajarannya tak ada yang mau secara sungguh-sungguh membela kehidupan rakyat dalam bidang kesehatan, maka rakyat sendiri yang harus berkuasa atas roda pemerintahan dinegeri ini.